jingle, yel, soal LCC 4 Pilar

JINGLE  LCC 4 PILAR

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA

Jingle LCC

Generasi muda Indonesia

Generasi penerus bangsa

Jujur Cerdas Cermat dan berbudi pekerti

Maju bersama bangun Indonesia

Jaya....

Kobarkan semangat pancasila

Genggam teguh Undang-Undang Dasar

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dan Bhineka Tunggal Ika...

Ho...o...o.....ho......

Jadilah yang terbaik

Cerdas Cermat MPR

Cerdas Cermat MPR

(Ulangi Satu Kali Lagi)

GENERASI KEBANGGAN BANGSA !

BERSATU DAN OPTIMIS

SALAM KEBANGGAN  LCC 4 PILAR

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA

SMA NEGERI 1 SEPONTI TEAM A

L       : SMANSA SEPONTI  (di baca ala Afika)

M      : IYA.....

L       :KENALAN DULU YUK

M      : YUK, YA, YUK..... ( di baca agak alay)

L       : GENERASI KEBANGGAN SMANSA SEPONTI !

A       : SMART, SPORTIF, BRILIANT

L       : SMANSA SEPONTI

A       : JINGSHEN, JINGSHEN, ISO

            JINGSHEN, JINGSHEN, JOYO

KETERANGAN;

L (Leader)           : Pimpinan atau JUBIR

M (Members)       :Anggota

A (All)                  : Semuanya

YEL-YEL  LCC 4 PILAR

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA

SMA NEGERI 1 SEPONTI TEAM A

Yel-yel penyisihan

Datang Kembali Ikut LCC

Kami dari SMANSA Seponti

Datang untuk ikut LCC...

S’moga kami di sini menang

Jadi wakil Kayong Utara...

(nada punk-punker)

(*)        Kami datang kembali ikuti LCC

            Karna kami amalkan isi pancasila

            Undang-Undang Dasar dan TAP MPR-RI

            Sebagai pedoman hidup kita

            (nada reff tatap dunia)

NKRI pasti akan jaya

Bila kita bersatu dan bersama

Walaupun kita beda Tetapi Satu jua

Itulah Bhineka Tunggal Ika

(nada awal mars slank)

            Bermacam-macam Budaya bangsa

            Itulah negriku Indonesia

            Burung Garuda Lambang negara

            Bersatu ....... Dalam....... Lima Sila

            (nada reff mars slank)

Kami yakin kami menang

Menjadi wakil Kayong Utara

Berdoa dan Usaha

Bekal kami untuk jadi juara

Yang Pertama........

(nada awal tatap dunia)

            Back to (*)

CONTOH SOAL LCC 4 PILAR

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. SOAL TEMATIK

1. Jelaskan latarbelakang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ditangan Presiden menjadi kewenangan DPR?

Jawaban:

Ø Penjabaran mengenai upaya mempertegas sistem presidensial dalam penyelenggaraan negara dimana bidang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilaksanakan oleh lembaga sendiri.

Ø Untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang (kekuasaan eksekutif).

Ø Praktek penyelenggaraan pemerintahan masa lalu yang memberikan kewenangan kepada Presiden membentuk undang-undang membuka peluang kepada terjadinya penyelewengan penyelenggaraan negara karena lebih banyak undang-undang yang dibuat untuk memperkuat kedudukan Presiden.

2. Jelaskan bagian dan materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak dapat diubah dan mengapa terhadap hal tersebut tidak dapat dilakukan perubahan?

Jawaban:

Ø Bagian dan materi Pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan

Ø Pembukaan UUD 1945 – menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945

Ø Pembukaan memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945

Ø Mengandung staatsidee berdirinya NKRI, tujuan dan dasar negara yang harus tetap dipertahankan.

Ø Pasal 37 ayat (5) yaitu tentang Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ø Mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI sekaligus melestarikan putusan pendiri negara sejak tahun 1945, dimana bentuk inilah yang dipandang tepat mewadahi ide persatuan pada bangsa yang majemuk.

Ø Menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika penegakkan hukum yang berkeadilan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001!

Jawaban:

Ø Rumusan yang memuat tentang etika untuk menumbuhkan kesadaran tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan, hal ini untuk menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum .

4. Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil!

Jawaban:

Ø adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term);

Ø Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan;

Ø adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi;

Ø adanya mekanisme impeachment.

5.Sebutkan substansi dan amanat dari Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme!

Jawaban:

Ø Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Memerintahkan pembentukan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya untuk percepatan dan efektivitas pemberantasan dan pencegahan KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan ini.

6. Jelaskan latar belakang pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia!

Jawaban:

Ø memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah;

Ø  meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah;

Ø mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

7. Sebutkan dan jelaskan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi!

Jawaban:

Ø Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat Pasal 33 UUD 1945.

Ø  Menciptakan pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya

Ø Membentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi

Ø Tidak ada penumpukan asset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang, sekelompok, atau perusahaan

Ø  Pengusaha ekonomi lemah diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha

Ø  Membuka akses pada sumber dana

8. Jelaskan latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi!

Jawaban:

Ø Implikasi dari dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945, dimana dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusionalisme yaitu tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

Ø Untuk menjaga prinsip konstitusionalisme hukum agar ada lembaga khusus yang menjaga kemurnian UUD sebagai hukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

9. Jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”!

Jawaban:

Ø penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV

Ø  meneguhkan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat secara tegas

Ø Implikasi: Kedaulatan tidak dijalankan oleh satu lembaga negara, yaitu MPR dan mengubah sistem ketatanegaraan dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan rakyat. Ketentuan ini meneguhkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan menurut aturan UUD 1945.

10. Jelaskan kedudukan serta tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

Jawaban:

Ø Kedudukan MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga tertinggi negara pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat

Ø  Tugas dan wewenang menetapkan dan mengubah UUD 1945 menetapkan GBHN memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Membuat Putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lainnya Memberikan penjelasan/penafsiran terhadap putusan MPR Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR Meminta pertanggungjawaban Presiden Meminta laporan pelaksanaan tugas lembaga tinggi negara atas pelaksanaan GBHN dan Ketetapan MPR lainnya sesuai dengan fungsinya. Memberhentikan Presiden.

11. Jelaskan makna rumusan ” meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional!

Jawaban:

Ø Mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup sebagai bangsa religius

Ø  Selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

Ø Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan IPTEK, sehingga warga negara mampu menjaga harkat dan martabat, berpihak kepada kebenaran untuk menciptakan kemaslahatan dan kemajuan sesuai nilai-nilai agama dan budaya.

12. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika politik dan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001!

 Jawaban:

Ø Rumusan yang memuat tentang etika untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mundur apabila merasa tidak mampu sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antar kekuatan sosial politik.

13. Sebutkan substansi dan amanat dari Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa!

Jawaban:

Ø Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa, dan berahklak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Perlu ditegakkan Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi, etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan dan berkesetaraan, etika keilmuan, dan etika lingkungan untuk dijadikan acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaannya, serta menjiwai seluruh pembentukan undang-undang.

14. Mengapa dalam setiap pembahasan RUU APBN oleh Presiden dan DPR harus dengan memperhatikan pertimbangan DPD?

Jawaban:

Ø untuk mengatur mekanisme APBN yang menuntut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara karena muatan APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Ø Karena APBN merupakan salah satu instrumen penting untuk kepentingan pembangunan nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

15. Jelaskan mengapa MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara?

 Jawaban:

Ø Implikasi Perubahan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan bukan merupakan lembaga tertinggi negara.

Ø Implikasi dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Presiden melaksanakan program sebagaimana dituangkan dalam kampanye pada proses PILPRES.

16. Jelaskan mengapa lembaga Dewan Pertimbangan Agung dihapus? apakah masih ada institusi yang melaksanakan fungsi pertimbangan kepada Presiden?

Jawaban:

Ø Alasan:

Ø – Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara karena kedudukan DPA yang setara dengan Presiden tetapi pertimbangannya tidak mengikat Presiden.

Ø – Penetapan pertimbangan DPA dilakukan melalui mekanisme dan prosedur sehingga membutuhkan waktu dan hal ini dipandang kurang effektif apabila Presiden memerlukan pertimbangan yang cepat.

Ø Fungsi Pertimbangan dapat diberikan oleh suatu dewan pertimbangan yang berkedudukan di bawah Presiden dan dibentuk oleh Presiden.

17. Jelaskan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme!

Jawaban:

Ø Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan BERKEADILAN dan MENGHORMATI HUKUM, PRINSIP DEMOKRASI dan HAK ASASI MANUSIA.

Ø  Berkeadilan dan menghormati hukum: Tidak ada dosa turunan

Ø Prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Tidak menghilangkan hak untuk ikut dalam penyelenggaraan negara dan mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia.

18. Jelaskan latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial!

Jawaban:

Ø Untuk optimalisasi pelaksaan fungsi kekuasaan kehakiman.

Ø Hakim agung merupakan figur dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan, sehingga menjadi tumpuan bagi pencari keadilan. Untuk itu, diperlukan adanya institusi khusus yang memiliki kewenangan untuk menjaga figur hakim agar dapat berlaku adil dan profesional.

Ø Merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan negara hukum, dimana sesuatu yang sifatnya strategis untuk menegakkan keadilan harus senantiasa dikawal secara khusus.

19. Jelaskan latar belakang penegasan perlunya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD!

Jawaban:

Ø Implementasi dari penyelenggaraan prinsip demokrasi pendidikan;

Ø Merupakan sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional;

Ø Dalam rangka upaya pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar.

20. Sebutkan indikator Bersatu dalam Visi Indonesia Masa Depan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001!

Jawaban:

Ø meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa;

Ø meningkatnya toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial;

Ø berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan;

Ø berkembangnya semangat anti kekerasan;

Ø berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat.

21. Jelaskan makna pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil!

Jawaban:

Ø Langsung: penyampaian suara dalam pemilihan umum, dilaksanakan dengan tanpa diwakilkan.

Ø Umum : menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Ø Bebas : seluruh warga negara bebas menentukan pilihan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Ø Rahasia : pilihan rakyat dijamin kerahasiaannya.

Ø Jujur : penyelenggara, peserta, dan rakyat menyelenggarakan pemilu dengan jujur.

Ø Adil : Pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keadilan.

22. Jelaskan arah politik ekonomi nasional untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998!

 Jawaban:

Ø Menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN yang saling memperkuat.

23. Jelaskan pengertian kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan!

Jawaban:

Ø Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka artinya bahwa lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun demi mewujudkan peradilan bebas dari intervensi guna menegakkan hukum dan keadilan, hal ini sejalan dengan dianutnya prinsip Indonesia sebagai negara hukum.

Ø Peradilan dalam rangka menegakan hukum dan keadilan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

24. Jelaskan apa yang dimaksud dengan amnesti dan abolisi, dan mengapa dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat!

Jawaban:

Ø Amnesti: Pengampunan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya belum di proses dalam peradilan.

Ø Abolisi: Penghentian proses peradilan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, dan kepadanya telah diproses melalui lembaga peradilan yang kemudian dihentikan.

Ø Alasan: karena sifatnya lebih cenderung pada persoalan/pertimbangan politik, dimana DPR merupakan lembaga yang merefresentasikan lembaga perwakilan/lembaga politik.; merupakan penjabaran dari prinsip checks and balances system

25. Jelaskan apa yang dimaksud dengan grasi dan rehabilitasi, dan mengapa dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung!

Jawaban:

Ø Grasi: Pengurangan hukuman atau pengampunan yang diberikan Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang dan kepadanya telah memiliki putusan hukum tetap dari pengadilan.

Ø Rehabilitasi: Pemulihan nama baik dari Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum dan telah memiliki putusan tetap dari pengadilan, tetapi dikemudian hari ternyata terbukti tidak bersalah.

Ø Alasan: karena sifatnya lebih cenderung pada persoalan/pertimbangan hukum, dimana MA adalah lembaga pemegang kekuasaan dibidang peradilan; merupakan penjabaran dari prinsip checks and balances system

26. Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Jawaban:

Ø Faham atau ajaran Komunisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlandaskan faham gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.

Ø Faham atau ajaran Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.

Ø Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh PKI dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila.

Ø Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar, bahwa tidak diberikan hak hidup bagi Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

27. Sebutkan dan Jelaskan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

Jawaban:

Ø Mengajukan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden

Ø Persetujuan dalam menyatakan perang, membuat

28. Jelaskan mekanisme pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

Jawaban:

Ø  Pertama Rancangan Undang-Undang dapat diusulkan oleh presiden, anggota DPR maupun anggota DPD

Ø  Selanjutnya Rancangan Undang-Undang di bahas oleh presiden dan DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama

Ø  Jika Rancangan Undang-Undang itu telah mendapat persetujuan bersama maka presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut, tetapi jikalau presiden tidak dapat mengesahkan Rancangan Undang-Undang namun telah mendapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR maka Rancangan Undang-Undang tersebut sah dan wajib diundangkan

Ø  Disisi lain jika Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama maka Rancangan Undang-Undang itu harus dicabut.

B. SOAL BENAR / SALAH

1. Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR masih tetap memiliki kewenangan menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara.

Jawab: Salah

2. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak kedua dan ketiga dalam pemilihan umum sebelumnya.

Jawab: Salah

3. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan dasar pemberlakuannya.

Jawab: Salah

4. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum, baik pelanggaran hukum militer maupun pelanggaran hukum pidana umum.

Jawab: Salah

5. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR RI.

Jawab: Benar

6. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

Jawab: Salah

7. Jika Presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka MPR mengadakan sidang untuk memilih Presiden.

Jawab: Salah

8. Dewan Perwakilan Daerah HARUS mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.

Jawab: Salah

9. Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 yang mengatur tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta memelihara keamanan di dalam negeri.

Jawab: Salah

10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Jawab: Benar

11. Salah satu persyaratan seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah mendapat dukungan dari rakyat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan tanda tangan.

Jawab: Salah

12. MPR wajib memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika MK sudah memeriksa, memutus, dan mengadili bahwa memang terbukti Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jawab: Salah

13. Jika Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR, sedangkan Presiden menilai keadaan mengharuskan tetap adanya peraturan tersebut, maka Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tetap berlaku.

Jawab: Salah

14. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jawab: Benar

15. Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dengan demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak dapat menduduki jabatan sipil walaupun yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.

Jawab: Salah

16. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.

Jawab: Benar

17. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak mesti seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, karena yang paling utama adalah tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Jawab: Salah

18. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh rakyat sebagai kekuatan utama, dan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan pendukung.

Jawab: Salah

19. Salah satu tujuan pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah menetapkan keberadaan (eksistensi) dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Jawab: Benar

20. Pahlawan Ampera sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 adalah setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945.

Jawab: Salah

21. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena rumusan tentang semangat para penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Jawab: Benar

22. Pada saat rapat paripurna MPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan atas pendapat DPR dan putusan MK bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jawab: Salah

23. Perubahan Undang-Undang Dasar mencakup pasal-pasal, oleh sebab itu pasal-pasal yang mengatur mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara dapat dilakukan perubahan.

Jawab: benar

24. Substansi Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.

Jawab: Salah

25. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah berakhir masa berlakunya.

Jawab: Salah

26. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh MPRS.

Jawab: Salah

27. Yang berhak mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang ada di Indonesia.

Jawab: Salah

28. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut dinyatakan batal dan tidak boleh diundangkan.

Jawab: Salah

29. Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 merupakan amanat dari Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jawab: Salah

30. Pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitnya 5 (lima) kabupaten/kota.

Jawab: Benar

31. Kesepakatan dasar MPR untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari pertimbangan bahwa negara Indonesia sudah lama dijajah oleh Belanda.

Jawab: Salah

32. Ketentuan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tidak menutup peluang munculnya calon Presiden dan Wakil Presiden dari kalangan non partai sepanjang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.

Jawab: Benar

33. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah.

Jawab: Salah

34. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR masih dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling).

     Jawab: Salah

35. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN dikelompokkan ke dalam Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, yaitu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Karena sudah ada undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Jawab: Salah

36. Yang dimaksud dengan sistem checks and balances adalah saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Jawab: Benar

37. Rapat MPR dinyatakan sah walaupun hanya dihadiri oleh anggota MPR yang berasal dari anggota DPR, sepanjang kuorum rapat telah terpenuhi.

Jawab: Benar

38. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah menjalani hukuman akibat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya tetapi di kemudian hari ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

Jawab: benar

39. Substansi Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

     Jawab: Salah

40. Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan adalah Pemerintah Pusat.

Jawab: Salah

41. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

Jawab: Benar

42. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya telah dilakukan proses peradilan, tetapi belum ada putusan hukum yang bersifat tetap.

Jawab: salah

43. Presiden berwenang mensahkan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang.

Jawab: Benar

44. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, oleh karena itu mata kuliah yang mengajarkan ideologi Marxisme di Perguruan Tinggi tidak boleh disampaikan.

Jawab: Salah

45. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang.

Jawab: Benar

46. Rumusan DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.

Jawab: Salah

47. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pemberhentian Gubernur, Bupati, atau Walikota jika Dewan Perwakilan Daerah menilai Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak cakap dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Jawab: Salah

48. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan Peraturan Presiden.

Jawab: Salah

49. Walaupun sudah ada undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN masih tetap berlaku karena belum seluruh amanat dari Ketetapan tersebut dilaksanakan.

Jawab: Benar

50. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka tata urutan peraturan perundang-undangan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Jawab: Salah

51. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kali disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

     Jawab: Salah

52. Yang dimaksud dengan pernyataan Indonesia adalah negara hukum adalah setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk, baik warga negara maupun orang asing yang berada di Indonesia harus berdasar dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Jawab: Benar

53. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR.

Jawab: Benar

54. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Jawab: Salah

55. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR hanya dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat penetapan (beschikking)

Jawab: benar

56. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena Presiden memiliki wewenang yang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.

Jawab: Salah

57. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Jawab: Salah

58. Negara Kesatuan Republik Indonesia TERDIRI DARI daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Jawab: Salah

59. Substansi Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), maupun telah selesai dilaksanakan.

     Jawab: Benar

60. Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Keputusan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

Jawab: Benar

61. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Jawab: Benar

62. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Jawab: Benar

63. Salah satu urusan yang tidak dilimpahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan agama.

Jawab: Benar

64. Dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hanya Ketetapan MPRS saja yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jawab: Salah

65. Walaupun masih ada Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih berlaku, tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tidak dapat lagi dijadikan sebagai rujukan secara yuridis.

Jawab: Salah

66. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dicantumkan dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.

Jawab: Benar

67. Salah satu sebab Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan oleh MPR atas usul DPR adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara.

Jawab: Benar

68. Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

Jawab: Salah

69. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.

Jawab: Benar

70. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, artinya Ketetapan ini akan selesai berlakunya jika sudah terbentuk undang-undang.

Jawab: Salah

71. Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memasukkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal.

Jawab: Benar

72. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Jawab: Salah

73. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Jawab: Salah

74. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku juga.

Jawab: Salah

75. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 yang mengatur tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jawab: Benar

76. Penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termasuk juga perubahannya. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.

Jawab: Benar

77. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Jawab: Benar

78. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jawab: Salah

79. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar.

Jawab: Salah

80. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menugaskan kepada Badan Pekerja MPR antara lain untuk merumuskan etika kehidupan berbangsa yang memuat rumusan tentang etika kehidupan dalam lingkup luas, yaitu etika dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, dan sebagainya.

Jawab: Benar

81. Rumusan DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.

Jawab: Benar

82. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR tidak akan pernah lagi memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Jawab: Salah

83. Negara memiliki suatu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Jawab: Salah

84. DPR berwenang mensahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang.

Jawab: Salah

85. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menugaskan kepada Presiden untuk merumuskan visi Indonesia masa depan yang kemudian harus disosialisasikan melalui proses pembudayaan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap visi tersebut.

Jawab: Salah

86. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga negara yang berkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya.

Jawab: Benar

87. Pengambilan putusan MPR berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat bertentangan dengan rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Jawab: Salah

88. Seorang anak yang lahir dari orang asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia diperbolehkan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sepanjang persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 dipenuhinya.

Jawab: Benar

89. Jika undang-undang yang mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan sudah terbentuk, maka Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera menjadi tidak berlaku lagi.

Jawab: Benar

90. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 adalah Ketetapan MPR yang mengatur tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Jawab: Benar

91. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena kekuasaan tertinggi di tangan MPR.

Jawab: Benar

92. Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia.

Jawab: Benar

93. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Jawab: Salah

94. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian di Indonesia tidak boleh ada lagi pengusaha besar dan Badan Usaha Milik Negara yang diberikan kesempatan untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam.

Jawab: Salah

95. Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jawab: Benar

96. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah MUKADIMAH sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jawab: Salah

97. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, serta sebagian anggota yang diangkat oleh Presiden.

Jawab: Salah

98. Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilihan umum dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukan perjuangan politik.

Jawab: Benar

99. Kuorum rapat bagi MPR untuk mengambil keputusan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR.

Jawab: Benar

100. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, pinjaman luar negeri oleh pihak swasta tetap diperkenankan dengan ketentuan atas sepengetahuan pemerintah karena pemerintah merupakan penjamin atas utang-utang swasta tersebut.

Jawab: Salah

101. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Jawab: Benar

102. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan adalah pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Jawab: Salah

103. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jawab: Salah

104. Salah satu substansi Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap daerah harus mendapatkan anggaran yang sama besar untuk melaksanakan pembangunan di daerah.

Jawab: Salah

105. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kebebasan mendapatkan informasi.

Jawab: Benar

106. Bagi seseorang yang menderita sakit, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan hak pilihnya kepada seseorang yang dipercayainya dalam pemilihan umum.

Jawab: Salah

108. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah PREAMBULE sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jawab: Benar

109. Adanya ketentuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK dilatarbelakangi untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara, serta paham mengenai negara hukum.

Jawab: Benar

110. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain Ombudsman.

Jawab: Benar

111. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah menugaskan kepada DPR bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan MPR RI ini. Jawab: Benar

112. Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Jawab: Benar

113. Calon hakim agung diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Jawab: Salah

114. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jawab: Salah

115. Salah satu substansi dari Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN adalah untuk menghindarkan praktek-praktek KKN, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Jawab: Benar

116. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi usaha besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan karenanya dapat segera meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jawab: Salah

117. Jika Mahkamah Konstitusi dipandang telah keliru dalam memutus suatu perkara, maka masih terdapat upaya hukum agar Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan kembali atas putusan yang telah dihasilkannya.

Jawab: Salah

118. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurangnya-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

  Jawab: Benar

119. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jawab: Salah

120. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Jawab: Salah

121. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kejahatan terorganisasi.

Jawab: Benar

122. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah berakhir masa berlakunya.

Jawaban: Salah.

123. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Yang dimaksud dengan “2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, secara berturut-turut. Sedangkan jika tidak berturut-turut, maka yang bersangkutan dapat kembali dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden.

Jawab: Salah.

124. Salah satu ciri dari negara hukum adalah penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum atau lebih dikenal dengan sebutan Due process of law. Ini berarti, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dilakukannya apabila tidak terdapat aturan yang mengatur tentang hal tersebut.

Jawab: Benar.

125. Pasal 6A ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, perlu dibuat ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Jawab: Salah.

126. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya melalui proses politik, tanpa ada pembuktian terlebih dahulu oleh pengadilan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

Jawab: Benar.

127. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu Ketetapan yang masuk dalam kategori Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jawab: Salah.

128. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, wajib menyampaikan laporan setiap tahun kepada MPR atas pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR lainnya.

Jawab: Benar.

129. Segala putusan MPR diupayakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Putusan dengan suara terbanyak ditempuh apabila jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sudah tidak mungkin ditempuh karena adanya perbedaaan pendapat yang sulit didekatkan atau karena faktor waktu.

Jawab: Benar.

130. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara, dan boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa. Sidang Istimewa MPR diadakan hanya untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Jawab: Salah.

131. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Presiden hanya boleh menetapkan Peraturan Pemerintah sepanjang diperintahkan oleh undang-undang.

     Jawab: Benar.

132. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 adalah: Undang Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah.

Jawab: Salah.

133. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah. Selain itu, untuk menjalankan undang-undang, Presiden juga dapat menetapkan Peraturan Presiden.

Jawab: Benar.

134. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, seseorang yang tidak masuk dalam keanggotaan partai politik tidak dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden.

Jawab: Salah.

135. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Jawab: Salah.

136. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Jawab: Salah.

137. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

     Jawab: Benar

c. SOAL rebutan

1. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar setelah diubah adalah…

Jawab: 21 Bab, 73 Pasal, dan 170 Ayat

2. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of law adalah…

Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 adalah tentang…

Jawab: Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

4. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah…

Jawab: Presidensiil.

5. Rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

6. Setelah perubahan UUD, MPR berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat…

Jawab: penetapan (beschikking)

7. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah…

Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum.

8. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi adalah…

Jawab: Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya…

Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

10. Rumusan Pasal 7C Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

11. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menetapkan…

Jawab: Peraturan Pemerintah.

12. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan…

Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

13. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah…

Jawab: Adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

14. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan…

Jawab: otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

15. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 3 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. Sedangkan pengelompokkan Pasal 4 adalah….

Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

16. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea pertama adalah…

Jawab: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

17. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan bentuk negaranya adalah…

Jawab: Kesatuan.

18. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum.

19. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah tentang…

Jawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur

20. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

 21. Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

22. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 adalah tentang…

Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa

23. Syarat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah…

Jawab: mendapatkan suara lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

24. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah…

Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara, menghindarkan praktek KKN, serta upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga.

25. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

26. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan dalam memberi grasi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbangan…

Jawab: Mahkamah Agung.

27. Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR adalah… Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

28. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah Presiden. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

29. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor…

Jawab: Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.

30. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 adalah tentang…

Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

31. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga adalah…

Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

32. Yang dimaksud dengan due process of law adalah Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah equality before the law adalah…

Jawab: Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

33. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 adalah tentang…

Jawab: Pengangkatan Pahlawan Ampera

34. Yang berwenang mensahkan undang-undang adalah…

Jawab: Presiden

35. Yang dimaksud dengan putusan MPR adalah…

Jawab: produk hukum MPR yang terdiri atas perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Keputusan MPR.

36. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 adalah tentang…

Jawab: Visi Indonesia Masa Depan

37. MPR berwenang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden jika… Jawab: Terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik karena mangkat, berhenti, atau diberhentikan.

38. Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

39. Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

40. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…

Jawab: Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

41. Rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

42. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu…

Jawab: Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

43. Rumusan Pasal 23B Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

44. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 adalah tentang…

Jawab: Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme.

45. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: MPR.

46. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

47. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 adalah tentang…

Jawab: Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

48. Salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar adalah membangun sistem checks and balances. Yang dimaksud dengan sistem Checks and Balances dalam hubungan antar lembaga negara adalah… Jawab: Prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara 49. Arti dari istilah welfare state adalah…

Jawab: Negara yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang

50. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 adalah tentang…

Jawab: Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

51. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang mempunyai ciri-ciri…

Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.

52. Rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

53. Rumusan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

54. Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…

Jawab: Memerintahkan pembentukan berbagai undang-undang tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

55. Sebelum dilakukan perubahan, Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

56. Masa jabatan Presiden dan wakil presiden yang menggantikan presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap adalah…

Jawab: Sampai berakhir masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.

57. Rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

58. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angket adalah…

Jawab: Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

59. Lembaga Negara yang berhak mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara adalah…

Jawab: Presiden.

60. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Sedangkan pengelompokkan Pasal 1 adalah….

Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

61. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah…

Jawab: Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.

62. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor…

Jawab: Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006

63. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 adalah tentang…

Jawab: Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

64. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah…

Jawab: Republik.

65. Rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

66. Ketetapan MPR adalah…

Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis.

67. Rumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

68. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari…

Jawab: Mahkamah Konstitusi

69. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 adalah tentang…

Jawab: Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

70. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah…

Jawab: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

71. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas…

Jawab: otonomi dan tugas pembantuan.

72. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah…

Jawab: Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPR RI ini adalah: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah;

73. Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan adalah…

Jawab: Hak anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang DPR.

74. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih…

Jawab: anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

75. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.. Sedangkan pengelompokkan Pasal 6 adalah….

Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

76. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar sebelum diubah adalah…

Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat.

77. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor…

Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006

78. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 adalah tentang…

Jawab: Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

79. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR terdiri dari…

Jawab: Anggota DPR dan Anggota DPD.

80. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

81. Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah…

Jawab: Memerintahkan pembentukan undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan.

82. Rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

83. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah…

Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.

84. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi…

Jawab: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

85. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme adalah…

Jawab: Seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

86. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden yang berasal dari…

Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan pada waktu pemilu sebelumnya.

87. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

88. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas harus mendapat persetujuan bersama dari…

Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

89. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, asas penyelenggaraan pemilihan umum adalah…

Jawab: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

90. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan pengelompokkan Pasal 5 adalah….

Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.

 91. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga adalah…

Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

92. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor…

Jawab: Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959.

93. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor…

Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006

94. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang mempunyai ciri-ciri…

Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.

95. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan pengelompokkan Pasal 5 adalah….

Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.

96. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah…

Jawab: Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.

97. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara…

Jawab: terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

98. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah…

Jawab: harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

99. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 adalah tentang…

Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

100. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 adalah tentang…

Jawab: Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

101. Rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

102. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

103. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya…

Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

104. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah tentang…

Jawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur

105. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 adalah tentang…

Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa

106. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya dalam waktu berapa harikah MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden…

Jawab: Selambat-lambatnya tiga puluh hari.

107. Rumusan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah…

Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

108. Rumusan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah…

Jawab: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

109. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor… Jawab: Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.

110. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah…

Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.

111. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor…

Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2006

112. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of law adalah…

Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum

113. Rumusan Pasal 22D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah…

Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

114. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan pengelompokkan Pasal 2 adalah….

Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.

115. Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa menurut Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001. . .  

Jawab : Rumusan yang bersumber pada ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa

116. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum.

117. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari…

Jawab: Mahkamah Konstitusi

118. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah…

Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

119. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi adalah…

Jawab: Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

120. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah…

Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara, menghindarkan praktek KKN, serta upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga.

121. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003. Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR adalah…

Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

122. Rumusan Pasal I Aturan Tambahan adalah…

Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

123. Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah anggota DPR periode 2004-2009 adalah…

Jawab: 550 orang.

124. Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah…

Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

125. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2004-2009 adalah…

Jawab: 128 orang.

126. Jumlah anggota MPR periode 2004-2009 adalah…

Jawab: 678 orang.

127. Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh…

Jawab: sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

128. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat…

Jawab: Kasasi.

129. Selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang untuk…

Jawab: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

130. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah…

Jawab: harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

131. Lembaga Negara yang berhak mengusulkan calon Hakim Agung adalah…

Jawab: Komisi Yudisial.

132. Lembaga Negara yang berhak memberikan persetujuan untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung adalah…

Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.

133. Lembaga Negara yang berhak menetapkan Hakim Agung adalah…

Jawab: Presiden.

134. Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka…

Jawab: menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

135. Selain memiliki wewenang, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk…

Jawab: memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

136. Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah anggota DPR periode 2009-2014 adalah…

Jawab: 560 orang.

137. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 19 ayat (1) adalah...

Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

138. Berapakah jumlah anggota MPR periode 2009-2014...

Jawab: 692 orang

139. Berapakah jumlah pasal yang di ubah dalam perubahan ketiga...

Jawab:

140. Apa yang dimaksud Beschiking...

Jawab: Ketetapan MPR yang bersifat Penetapan.